Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KELAS IB SITUBONDO

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KELAS IB SITUBONDO

Jl. PB.sudirman No 97 Situbondo

itpnsitubondo@gmail.com

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi
merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi
secara spesifik dikenal sejak disahkannya U
ndang
-
U
ndang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang
-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang
-
undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri
atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap peneri
maan gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika
gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat
resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ata
upun pidana.
Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B UU
Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C UU Tipikor justru
memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara
untuk lepas dari jerat
hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan
penerimaan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi
diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pember
antasan korupsi, ketentuan
tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari
aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.
Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:
1.
Pengendalian
lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan
sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi;
2.
Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik
atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan p
enyelenggara Negara;
3.
Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integrtitas;
4.
Perlindungan hukum terhadap pelapor; dan,
5.
Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.
Akan tetapi, dalam praktek, seringkali ditemukan upaya pemben
aran terhadap penerimaan
gratifikasi. Berkembangnya adagium “tidak boleh menolak rejeki” semakin memperkuat
kebiasaan tersebut hingga nyaris
menjadi
perilaku keseharian, termasuk dalam pelayanan
publik di masyarakat. Sehingga dikenal berbagai istilah seper
ti “uang terimakasih”, “uang
lelah”, “biaya kopi” atau istilah lain yang mirip. Pembenaran menggunakan alasan kebiasaan,
adat istiadat, dan bahkan perayaan agama juga tidak jarang mengemuka. Mengacu pada data
Global Corruption Barometer
(GCB) Tahun 2013 ya
ng dirilis
Transparency International
, untuk
mendapatkan pelayanan publik 71% responden mengatakan mengeluarkan “uang pelicin”
agar dapat mengakses pelayanan publik. Empat latar belakang utama pembayaran uang
pelicin tersebut adalah: satu
-
satunya cara mend
apatkan pelayanan (11%); mempercepat
pengurusan (71%); mendapatkan pelayanan lebih murah (6%); sebagai hadiah atau ucapan
terima kasih (13%).
Dari sudut pandang pelaku usaha atau pihak swasta, ragam sebutan gratifikasi tersebut
sesungguhnya dilihat sebagai
biaya tambahan, yang memicu fenomena ekonomi biaya tinggi.
Hal ini terjadi hampir di semua ruang gerak pelaku swasta yang bersinggungan dengan tugas
dan fungsi institusi pemerintah. Biaya tambahan seperti ini tentu saja berimplikasi pada harga
sebuah prod
uk hingga sampai di tangan konsumen. Dengan kata lain, masyarakatlah sebagai
konsumen akhir yang menanggung “biaya gelap”.
 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2
Terdapat juga keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi
identik dengan sesuatu yang selalu salah, a
-
mora
l dan bahkan menyamakan gratifikasi
dengan suap. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, kata gratifikasi
sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang,
barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi men
jadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima
adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut
pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor
sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang
gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta
pengenalan Sistem Pengendalian Gratifi
kasi. Sehingga, keberadaan Pedoman ini diharapkan
dapat membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun aturan
internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, termasuk diantaranya menyusun
regulasi internal dan membentuk Unit Pen
gendali Gratifikasi (UPG).
Bagi institusi pejabat publik dan sektor swasta, juga dimungkinkan membentuk unit khusus
untuk menjelankan fungsi pengendalian gratifikasi. Perkembangan pengaturan subjek hukum
dalam tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yan
g lebih luas, yaitu Pejabat Publik
(
public official
) menunjukkan pentingnya tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendalian
gratifikasi di institusi pejabat publik. Demikian juga sektor swasta. Posisi pelaku usaha yang
potensial sebagai pihak pemberi gra
tifikasi dan kewajiban menjalankan prinsip
-
prinsip
good
corporate governance
(GCG) yang telah mulai diterapkan di sejumlah korporasi besar
menunjukkan urgensi pengaturan pengendalian gratifikasi di sektor swasta tersebut.
Oleh karena itu, KPK menerbitkan P
edoman Pengendalian Gratifikasi yang secara umum
berisikan:
Prinsip
-
prinsip Pengendalian Gratifikasi;
Pengaturan gratifikasi dalam perspektif pemberantasan korupsi;
Penolakan dan pelaporan gratifikasi;
Uraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib
dilaporkan dan terkait kedinasan;
Batasan nilai wajar dan persinggungan ketentuan gratifikasi dengan kegiatan
keagamaan, budaya, adat/istiadat, kebiasaan dan kondisi khusus seperti
musibah/bencana alam;
Mekanisme pelaporan gratifikasi pada KPK atau melalui
UPG;
Pengendalian gratifikasi pada institusi pejabat public;
Peran serta masyarakat dan swasta; dan,
Perlindungan terhadap pelapor.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas