{"id":1645,"date":"2025-12-14T18:57:10","date_gmt":"2025-12-14T11:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/?p=1645"},"modified":"2025-12-24T19:48:53","modified_gmt":"2025-12-24T12:48:53","slug":"dokument-ampuh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/2025\/12\/14\/dokument-ampuh\/","title":{"rendered":"Dokument Ampuh Tahun 2024"},"content":{"rendered":"\n
Evidence<\/th>Details<\/th><\/tr><\/thead>
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071\/KMA\/SK\/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus<\/td>1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) <\/a>

2. Sudah dimonitoring & dievaluasi dan ditindaklanjuti (menyangkut keterangan ketidakhadiran pegawai dengan izin atau tanpa izin <\/a>

3. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan SK KMA No 368\/KMA\/SK\/XII\/2022 tentang pedoman presensi online untuk hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya melalui aplikasi SIKEP
<\/a>
4. Surat izin keluar kantor<\/a><\/td><\/tr>
Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya<\/td>1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat yang berisi perintah\/himbauan agar seluruh Hakim dan Aparatur untuk tidak melakukan Korupsi<\/a>

2. Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pembinaan dalam bentuk menjelaskan pembagian tugas dan kewenangan prosedur <\/a>

3. Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pengawasan atas perilaku bawahan dengan memantau penerapan disiplin kerja dan kode etik <\/a>

4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi (minimal memuat monitoring terhadap poin 2 dan 3)
<\/a>
5. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan<\/a><\/td><\/tr>
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya<\/td>1. Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat yang berisi perintah\/himbauan agar seluruh Hakim dan Aparatur untuk tidak melakukan Korupsi <\/a>

2. Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara lain:
a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat\/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. form Pengaduan; dan\/atau h. kotak Pengaduan.
<\/a>
3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan
<\/a>
4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016<\/a><\/td><\/tr>
Pelaksanaan :
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2013<\/strong> tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana
3. PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi<\/td>		1. Sudah disosialisasikan secara berkala 1 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)<\/a>

2. Penomoran sudah mengikuti ketentuan Surat Dirjen Badilum Nomor 35\/DJU\/HK2\/I\/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penomoran Perkara Pidana dan Perdata<\/a>

3. PN sudah melakukan ketentuan tersebut (uji petik) : a. Poin 1 menyangkut permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan b. Poin 2 menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat<\/a>

4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi minimal 2 kali dalam setahun <\/a><\/td><\/tr>
5. Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik<\/td>1. Sudah melakukan sosialisasi ke pihak Internal dan Eksternal (Kejaksaan<\/a>

2. Untuk perkara pidana<\/a> acc 1 Lihat<\/a>

3. Pengajuan Memori Kasasi wajib disampaikan 14 hari setelah permohonan diajukan Panitera Pengadilan Pengaju membuat akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik setelah permohonan memenuhi persyaratan<\/a>

4. Panitera memastikan setiap berkas yang dikirimkan lengkap (termasuk memori kasasi dan kontra memori kasasi) dan tepat waktu<\/a>
5. Kekurangan kelengkapan berkas wajib sudah dikirimkan ke MA<\/a>


6. Pimpinan selalu melakukan Monev setiap bulan untuk memastikan pengiriman dokumen elektronik perkara dari pengadilan pengaju lengkap dan tepat waktu<\/a> <\/td><\/tr>
6. Persidangan Elektronik \/ E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363\/SK\/KMA\/XII\/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik<\/td>1. Sudah sosialisasi E-litigasi secara berkala baik ke pihak Eksternal maupun Internal Pengadilan
<\/a>
2. E-litigasi sudah dilaksanakan 100% dari perkara yang sudah didaftarkan secara ecourt <\/a>

3. Monev pelaksanaan persidangan elektronik yang dibuat oleh Panitera setiap bulan dan dilaporkan kepada Ketua (minimal menyangkut sarana dan prasarana <\/a>

4. Pimpinan selalu memberikan arahan (minimal satu tahun sekali) dan memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan (notulen)<\/a>

5. Pelaksanaan tanda tangan elektronik pada salinan putusan sudah 100% setiap bulannya<\/a><\/td><\/tr>
7. Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365\/SK\/KMA\/XII\/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik<\/td>1. Sudah mengadakan sosialisasi PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365\/SK\/KMA\/XII\/2022 secara berkala baik ke pihak Eksternal maupun Internal Pengadilan
<\/a>
2. Sudah menerapkan Izin Penggeledahan <\/a>

3. Petugas meja E-Court dan meja Pidana pada PTSP memahami informasi tentang tata cara penggunaan E-Berpadu <\/a>

4. Pimpinan selalu melakukan Monev setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan persidangan secara elektronik berjalan baik dan sesuai ketentuan (notulen) <\/a>

5. Pelaksanaan tanda tangan elektronik pada salinan putusan sudah 100% setiap bulannya <\/a><\/td><\/tr>
8.Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988 serta telah bekerja sama dengan baik<\/td>1. Sudah ada SK pembagian tugas <\/a>

2. Sudah dilaksanakan sesuai SK<\/a>

3. Sudah menetapkan target capaian kerja yang spesifik<\/a>

4. Sudah melakukan evaluasi capaian kerja dan realisasi anggaran pertriwulan<\/a><\/td><\/tr>
9. Pengawasan Bidang<\/td>1. Sudah mempunyai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bidang<\/a>

2. Mengkoordinir pengawasan bidang setiap minggu sesuai SK KPN<\/a>

3. Mencatatkan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang dibidang \/ bagian yang diawasi<\/a>

4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan<\/a>

5. Monev TLHP setiap bulan untuk memastikan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti 100% (data dukung)<\/a>

6. Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)
<\/a><\/td><\/tr>
10. Pengawasan Antarbidang<\/td>1. Sudah dilaksanakan 2 kali dalam setahun sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Ketua<\/a>

2. Sudah dilakukan secara bersilang antar pengawas bidang<\/a>

3. Sudah dilaksanakan sesuai SOP pengawasan antarbidang yang tertuang dalam dokumen AMPUH
<\/a>
4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan antarbidang sesuai format yang sudah ditentukan<\/a>

5. Monev TLHP sudah diselesaikan maksimal 1 bulan setelah pengawasan<\/a><\/td><\/tr>
11 Pengawasan Eksekusi<\/td>1.Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata setiap tahapan 100% pada SIPP dan Register Eksekusi (untuk PN yang sudah mendapatkan penerapan register elektronik tidak perlu mengisi buku register)
<\/a>
2. KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi secara <\/a>manual <\/a>dan melalui aplikasi PERKUSI setiap bulan dan terdokumentasi dengan baik<\/a>

3. KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan kelanjutan proses
<\/a>
4. KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang bermasalah\/tidak dapat dilaksanakan sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59\/WK.MA.Y\/X\/2019 tanggal 30 Oktober 2019<\/a>

5. Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan.
<\/a><\/td><\/tr>
12 Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum<\/td>1. Sudah disosialisasikan
<\/a>
2. SK Biaya Panjar Ketua Pengadilan sudah mengacu kepada Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum
<\/a>
3. Pengeluaran biaya panjar dibuktikan dengan dokumen yang memadai
<\/a>
4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
<\/a><\/td><\/tr>
13 Penerapan Restorative Justice sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif<\/td>1. Sudah disosialisasikan secara berkala
<\/a>
2. Majelis telah mencantumkan ketentuan Perma pada putusan RJ (uji petik)
<\/a>
3. Seluruh perkara tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000
<\/a>
4. Sudah melaporkan secara elektronik pada aplikasi pelaporan elektronik pelaksanaan RJ setiap sebulan sekali
<\/a>
5. Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ dan melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ kepada KPT setiap sebulan sekali<\/a><\/td><\/tr>
14 Publikasi putusan<\/td>1. Seluruh putusan sudah dipublikasikan pada Direktori Putusan
<\/a>
2. Majelis memastikan putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan
<\/a>
3. Seluruh publikasi putusan yang wajib dianonimisasi sudah dilaksanakan dengan tepat Lihat
<\/a>
4. Ketua melakukan monev terhadap ketepatan publikasi putusan (Jumlah putusan yang dipublikasikan
<\/a>
5. Pencatatan jumlah denda dan uang pengganti pada status putusan sesuai dengan yang <\/a>tercantum <\/a>pada amar putusan perkara pidana<\/a><\/td><\/tr>
15. Pelaksanaan monitoring\/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No. 100\/DJU\/TI1.1.1\/I\/2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP<\/td>1. Dilakukan 1x setiap minggu oleh seluruh Panmud dengan format monev sebagaimana terlampir pada surat Dirjen tersebut
<\/a>
2. Panmud Pidana memastikan akurasi pengisian data tilang
<\/a>
3. Panmud Perdata memastikan akurasi data Anonimisasi perkara perdata yang wajib
<\/a>
4. Panmud Hukum memastikan akurasi data putusan incracht yang diarsipkan
<\/a>
5. Panitera Melaporkan setiap bulan kepada KPN
<\/a>
6. Panitera menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud <\/a>

7. Melaporkan hasil pelaksanaan monev akurasi data SIPP setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KPT<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n

<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Evidence Details Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071\/KMA\/SK\/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus 1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah dimonitoring & dievaluasi dan ditindaklanjuti (menyangkut keterangan ketidakhadiran pegawai … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-1645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ampuh"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/author\/itpnsitubondo\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"Ampuh<\/a>","rttpg_excerpt":"Evidence Details Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071\/KMA\/SK\/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus 1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah dimonitoring & dievaluasi dan ditindaklanjuti (menyangkut keterangan ketidakhadiran pegawai…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1645"}],"version-history":[{"count":38,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1872,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1645\/revisions\/1872"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}