KATEGORI INFORMASI<\/p>\n\n\n\n
A. <\/strong>Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan<\/p>\n\n\n\n 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.<\/p>\n\n\n\n B. <\/strong>Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.<\/strong><\/p>\n\n\n\n C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon Informasi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n D. <\/strong>Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi yang dapat membahayakan negara;<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;<\/p>\n\n\n\n 3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan\/atau Data Pribadi;<\/p>\n\n\n\n 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;<\/p>\n\n\n\n 5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan\/atau<\/p>\n\n\n\n 6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pe:aturan perundang-undangan dan\/atau pedoman ini.<\/p>\n\n\n\n E. <\/strong>Informasi. yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n a. Profil Pengadilan meliputi:<\/p>\n\n\n\n 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n 2) struktur organisasi Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n 4) profil singkat pimpinan Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;<\/p>\n\n\n\n 6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan<\/p>\n\n\n\n 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.<\/p>\n\n\n\n b. Prosedur beracara untuk setiap Jems i:erkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat<\/p>\n\n\n\n a. Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.<\/p>\n\n\n\n b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik.<\/p>\n\n\n\n c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informas :.<\/p>\n\n\n\n e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.<\/p>\n\n\n\n f. Biaya perolehan salinan in formasi:<\/p>\n\n\n\n 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya\/secara cuma -cuma; dan<\/p>\n\n\n\n 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.<\/p>\n\n\n\n 3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan<\/p>\n\n\n\n a. Ringkasan Informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:<\/p>\n\n\n\n 1) nama program dan kegiatan;<\/p>\n\n\n\n 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan\/ atau alamat yang dapat dihubungi;<\/p>\n\n\n\n 3) target dan\/ atau capaian program dan kegiatan;<\/p>\n\n\n\n 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan<\/p>\n\n\n\n 5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya .<\/p>\n\n\n\n b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).<\/p>\n\n\n\n c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas :<\/p>\n\n\n\n 1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan<\/p>\n\n\n\n 2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.<\/p>\n\n\n\n e. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan<\/p>\n\n\n\n 4. Informasi Laporan Akses Informasi<\/p>\n\n\n\n Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:<\/p>\n\n\n\n a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;<\/p>\n\n\n\n b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;<\/p>\n\n\n\n c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak; dan<\/p>\n\n\n\n d. alasan penolakan permohonan Informasi.<\/p>\n\n\n\n 5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan Prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan<\/p>\n\n\n\n F. <\/strong>Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai berikut:<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara, calon hakim, hakim adhoc, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan\/atau kebutuhan formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:<\/p>\n\n\n\n a. informasi penerimaan;<\/p>\n\n\n\n b. tata cara pendaftaran;<\/p>\n\n\n\n c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;<\/p>\n\n\n\n d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;<\/p>\n\n\n\n e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan<\/p>\n\n\n\n f. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima .<\/p>\n\n\n\n 2. kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan;<\/p>\n\n\n\n 3. Daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan;<\/p>\n\n\n\n 4. yurisprudensi Mahkamah Agung;<\/p>\n\n\n\n 5. putusan Mahkamah Agung;<\/p>\n\n\n\n 6. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan<\/p>\n\n\n\n 7. rencana strategis Mahkamah Agung.<\/p>\n\n\n\n G. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi rencana pemeliharaan dan\/ atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik;<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan<\/p>\n\n\n\n 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.<\/p>\n\n\n\n H. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi dibawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.<\/p>\n\n\n\n 1. Umum<\/p>\n\n\n\n a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori lnformasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian IV.E, IV.F, dan IV.G .<\/p>\n\n\n\n b. Informasi lain yang:<\/p>\n\n\n\n 1) tidak termasuk kategori lnformasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;<\/p>\n\n\n\n 2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan\/ atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n\n\n\n c. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan calon aparatur sipi l negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<\/p>\n\n\n\n d. DIP yang paling kurang memuat:<\/p>\n\n\n\n 1) nomor;<\/p>\n\n\n\n 2) ringkasan isi Informasi;<\/p>\n\n\n\n 3) pejabat atau unit\/ satuan kerja yang menguasai Informasi;<\/p>\n\n\n\n 4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;<\/p>\n\n\n\n 5) waktu dan tempat pembuatan Informasi;<\/p>\n\n\n\n 6) bentuk In formasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan<\/p>\n\n\n\n 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.<\/p>\n\n\n\n e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat Informasi yang dikecualikan.<\/p>\n\n\n\n f. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi tentang Perkara<\/p>\n\n\n\n a. Informasi dalam register perkara.<\/p>\n\n\n\n b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.<\/p>\n\n\n\n c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.<\/p>\n\n\n\n d. Laporan penggunaan biaya perkara.<\/p>\n\n\n\n e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n f. Naskah cetak dari putusan\/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP.<\/p>\n\n\n\n 3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan<\/p>\n\n\n\n a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.<\/p>\n\n\n\n b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).<\/p>\n\n\n\n c. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.<\/p>\n\n\n\n d. Inisial nama dan unit\/ satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.<\/p>\n\n\n\n 4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian<\/p>\n\n\n\n a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang te lah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan\/atau berdampak penting bagi publik, antara lain:<\/p>\n\n\n\n 1) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;<\/p>\n\n\n\n 2) masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;<\/p>\n\n\n\n 3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;<\/p>\n\n\n\n 4) rancangan \u00b7peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan<\/p>\n\n\n\n 5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut<\/p>\n\n\n\n c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan .<\/p>\n\n\n\n e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.<\/p>\n\n\n\n f. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.<\/p>\n\n\n\n 5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan<\/p>\n\n\n\n a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.<\/p>\n\n\n\n c. Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:<\/p>\n\n\n\n 1) nama;<\/p>\n\n\n\n 2) riwayat pekerjaan;<\/p>\n\n\n\n 3) posisi;<\/p>\n\n\n\n 4) riwayat pendidikan; dan<\/p>\n\n\n\n 5) penghargaan yang diterima.<\/p>\n\n\n\n d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan .<\/p>\n\n\n\n e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.<\/p>\n\n\n\n f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. Pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.<\/p>\n\n\n\n g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.<\/p>\n\n\n\n h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.<\/p>\n\n\n\n I. Informasi yang Dikecualikan<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagia:1 IV.F, dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID,setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :<\/p>\n\n\n\n a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikann kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;<\/p>\n\n\n\n b. Informasi yang apabi la dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;<\/p>\n\n\n\n c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;<\/p>\n\n\n\n d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;<\/p>\n\n\n\n e. Informasi yang apab ila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;<\/p>\n\n\n\n f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;<\/p>\n\n\n\n g. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;<\/p>\n\n\n\n h. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;<\/p>\n\n\n\n i. Memorandum atau surat antara Pengaclilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan<\/p>\n\n\n\n j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/p>\n\n\n\n 2. Informasi yang dikecua likan di Pengadilan adalah:<\/p>\n\n\n\n a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;<\/p>\n\n\n\n b. identitas lengkap hak im dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;<\/p>\n\n\n\n c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n d. identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan hakim dan aparatur Pengadilan;<\/p>\n\n\n\n e. identitasnya pelanggaran identitas hakim dan aparatur Pengadilan di laporkan yang belum diketahui publik;<\/p>\n\n\n\n f. yang catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;<\/p>\n\n\n\n g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pecloman ini; dan<\/p>\n\n\n\n h. berita acara sidang dan alat bukti.<\/p>\n\n\n\n 3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID dilingkungan Mahkamah Agung.<\/p>\n\n\n\n 4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salinan lnformasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Salinan Informasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n 5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang.<\/p>\n\n\n\n 6. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n 7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.<\/p>\n\n\n\n 8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" KATEGORI INFORMASI A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. C. Informasi Publik berupa … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2978","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-menudata"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2978"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2978\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2990,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2978\/revisions\/2990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}