{"id":3177,"date":"2026-07-20T18:05:38","date_gmt":"2026-07-20T11:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/?p=3177"},"modified":"2026-07-21T15:00:37","modified_gmt":"2026-07-21T08:00:37","slug":"prosedur-perkara-pidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/2026\/07\/20\/prosedur-perkara-pidana\/","title":{"rendered":"Prosedur Perkara Pidana"},"content":{"rendered":"
\n
\"prosedur_pid_001.jpg\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
    \n
  1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus\u00acnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim\/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut<\/li>\n\n\n\n
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak<\/li>\n\n\n\n
  3. Pembagian perkara kepada Majelis\/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus<\/li>\n\n\n\n
  4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara<\/li>\n\n\n\n
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil<\/li>\n\n\n\n
  6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama<\/li>\n\n\n\n
  7. Syarat-syarat materiil:\n
      \n
    • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);<\/li>\n\n\n\n
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas di\u00acrumuskan unsur-unsurnya;<\/li>\n\n\n\n
    • Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 KUHAP)<\/li>\n\n\n\n
    • Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP)<\/li>\n\n\n\n
    • Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
      \n
      \"prosedur_pid_002.jpg\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
        \n
      1. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan<\/li>\n\n\n\n
      2. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya<\/li>\n\n\n\n
      3. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:\n
          \n
        • sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya<\/li>\n\n\n\n
        • memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa<\/li>\n\n\n\n
        • jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi<\/li>\n\n\n\n
        • jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP<\/li>\n\n\n\n
        • Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan\/ pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim<\/li>\n\n\n\n
        • Dalam hal permohonan penangguhan\/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota<\/li>\n\n\n\n
        • Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP<\/li>\n\n\n\n
        • Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan<\/li>\n\n\n\n
        • Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP<\/li>\n\n\n\n
        • Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b<\/li>\n\n\n\n
        • Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya<\/li>\n\n\n\n
        • Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan<\/li>\n\n\n\n
        • Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting<\/li>\n\n\n\n
        • Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan<\/li>\n\n\n\n
        • Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan<\/li>\n\n\n\n
        • Ketua Majelis Hakim\/ Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi<\/li>\n\n\n\n
        • Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan<\/li>\n\n\n\n
        • Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikkan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"prosedur_pid_003.jpg\"\/<\/figure>\n\n\n\n
          \"prosedur_pid_004.jpg\"\/<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-3177","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-menudata"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t