{"id":428,"date":"2025-08-02T15:18:14","date_gmt":"2025-08-02T15:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web.pn-situbondo.go.id\/?p=428"},"modified":"2025-08-04T18:48:50","modified_gmt":"2025-08-04T11:48:50","slug":"prosedur-permohonan-informasi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/2025\/08\/02\/prosedur-permohonan-informasi-2\/","title":{"rendered":"Prosedur Permohonan Informasi"},"content":{"rendered":"\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 2-144\/KMA\/SK\/VIII\/2022<\/a> tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan<\/strong>
  
HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI<\/strong>
Hak Pemohon Informasi<\/strong><\/p>\n\n\n\n


   1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Setiap orang berhak :
         a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
         b. Menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;
         c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan\/atau
         d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut;
   4. Setiap pemohon informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila mendapat
       hambatan atau kegagalan;.
             <\/p>\n\n\n\n


Kewajiban Pengguna Informasi
<\/strong>   1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;.
       
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN<\/strong> <\/strong>
<\/strong>Hak Pengadilan :
<\/strong>   1. nolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
<\/strong>   2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintah
<\/strong>       penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
   3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elekronik yang diminta dalam sistem Informasi Pengadilan;.<\/p>\n\n\n\n

Kewajiban Pengadilan :<\/strong>
   1. Mengikuti standar pelayanan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
   2. Menetapkan dan memuktakhirkan DIP (Daftar Informasi Publik);
<\/strong>   3. Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
<\/strong>   4. Menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
<\/strong>   5. Melakukan Monev dan Pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik;.<\/p>\n\n\n\n

Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan :<\/strong>
   1. Perlindungan Data Pribadi yang ditentukan peraturan Perundang-undangan;
   2. Pengaburan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam SK KMA No. 2-144 tahun 2022<\/a><\/strong>;
   3. Pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;.
       
KATEGORI INFORMASI
<\/strong>Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari :
<\/strong>   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
   3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;.
   4. Informasi ini disediakan dalam bentuk elekronik atau dokumen cetak (apabila terdapat Permohonan dari Pemohon Informasi) dengan
       memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;.<\/p>\n\n\n\n

Informasi yang tidak dapat diberikan<\/strong> :<\/strong>
    1. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
    2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
    3. Informasi yang berkaitan dengan Hak dan\/atau Data Pribadi;
    4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan;
    5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan\/atau;
    6. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan SK KMA No. 2-144 tahun 2022<\/a><\/strong>;.<\/p>\n\n\n\n

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala<\/strong>
Pengadilan harus menyediakan dan mengumumkan jenis informasi berikut secara berkala :
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :<\/strong>
    a. Profil Pengadilan;
    b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
    c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain;
    d. Agenda Sidang;.<\/p>\n\n\n\n

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :<\/strong>
    a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan (Hak mendapat bantuan Hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak
        pokok dalam persidangan);
    b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan;
    c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;.
   
3. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :<\/strong>
    a. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
    b. Hak Pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
    c. Biaya perolehan salinan informasi :
          1. Informasi elekronik diberikan tanpa biaya;
          2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikarenakan biaya yang meliputi  biaya penggandaan dan biaya tranportasi jika
              menggunakan sarana berbayar;.
   
4. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Instansi:
<\/strong>    a. Ringkasan informasi tentang program dan\/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan;
    b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
    c. Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK;
    d. Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris;
    e. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa;
   
5. Informasi Laporan Akses Informasi :
<\/strong>    Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas :
    a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
    b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
    c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan;
    d. Alasan penolakan permohonan informasi;
   
6. Informasi Lain :
    <\/strong>Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap pengadilan;.
    
7. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
<\/strong>    Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak
    terbatas pada :
    a. Informasi rencana pemeliharaan dan\/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
    b. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
    c. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular;.
   
8. Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
<\/strong>    Pengadilan wajib untuk memastikan informasi-informasi di bawah ini tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat :
    a. Informasi Umum;
    b. Informasi tentang Perkara; 
    c. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
    d. Informasi tentang peraturan. kebijakan, dan hasil penelitian;
    e. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;.
   
9. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :<\/strong>
    a. Informasi dalam proses Musyawarah hakim, termaksud  advisblaad;
    b. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi; 
    c. SKP dan evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
    d. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait pelaporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
    e. Identitas Hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;.  
   
10. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :<\/strong>
    a. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
    b. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu; 
    c. Berita acara sidang dan alat bukti;.
    
<\/strong>PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
Struktur PPID<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/strong>    
Pelakasana Pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut :
<\/strong>    a. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera;
    b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris;
    c. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koodinasi Layanan Informasi;
    d. PPID Pelaksana dijabat oleh Panitera Muda dan Para Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian (dalam hal tidak ada Kepala bagian);
    e. Petugas layanan informasi dijabat oleh Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID;.
     
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI<\/strong>    
   1. Pengadilan mengumumkan informasi yang harus diumumkan secara berkala menggunakan e-LID (Layanan Informasi dan Dokumentasi)
       secara Elekronik), Website Pengadilan, media sosial PPID dan\/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah dilihat masyarakat didalam
       gedung Pengadilan;
   2. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi
       dengan audio, visual dan\/atau braile;.
   
   PPID memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk informasi sebagai
   berikut :
   1. Putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari yang sma dengan putusan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
       terbuka untuk umum;
   2. Perma diumumkan paling lambat 1 minggu setelah diundangkan dan SE serta SK KMA yang bersifat kebijakan diumumkan paling lambat
       1 (satu) minggu setelah ditandatangani;
   3. Laporan Tahunan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diluncurkan secara terbuka;
   4. Agenda sidang secara realtime pada SIP;
   5. Rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;.
       
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI<\/strong>    
1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"PROSEDURE<\/figure>\n\n\n\n


   Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi :
          1. Pemohon informasi wajib melamirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi;
          2. Petugas informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permuhonan;
          3. Khusus informasi untuk mendapatkan putusan MA, baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang
              berperkara atau setelah 1 bulan sejak putusan dikirimkan oleh MA ke PN pengaju apabila tidak tersedia dalam SIP;
          4. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang
              Disabilitas;
          5. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi informasi;.<\/p>\n\n\n\n


          
2. Prosedur Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Syarat<\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

3. Pelayanan Permintaan Informasi<\/strong>          
<\/strong>   Pelayanan Permintaan Informasi :
    1. Informasi publik dalam bentuk dokumen elekronik diberikan secara cuma-cuma;
    2. Biaya Penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon;
    3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termaksud biaya transportasi dan pengiriman;
    4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima;
    5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan tidak dikenakan biaya PNBP;.
       
PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN<\/strong>    
1. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
<\/strong>    1. Data Pribadi berupa NIK dikaburkan pada keseluruhan isi putusan\/penetapan :
    2. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan
        informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara berikut :
        –  Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara :
              1. Tindak pidana kesusilaan;
              2. Tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT;
              3. Tindak pidana yang menurut UU tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
              4. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
              
2. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
<\/strong>    1. Mengaburkan Identitas Hakim, Panitera Sidang, JPU, Penyidik, saksi dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam
        keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan;
    2. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum;
    3. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara :             
        –   Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;           
        –   Pengangkatan anak;           
        –   Wasiat; dan           
        –   Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
    4. Apabila dalam perkara terdapat pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan
    5. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan;.
              
3. <\/strong>Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
<\/strong>    1. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak, meliputi :
        –   Nama dan nama alias;
        –   NIK\/Paspor;
        –   Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti;.
    2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara, berupa dokumen bukti;
    3. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan;.
              
4. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
<\/strong>    1. Pengaburan dilakukan dengan cara :
        –   Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak;
        –   Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang diguakan oleh Pengadilan; atau
        –   Mengganti infromasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elekronik;.
    2. Apabila sudah terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan permohonan pihak terkait memerintah petugas layanan informasi
        untuk mengaburkan informasi tersebut;.<\/p>\n\n\n\n

5. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
<\/strong>    1. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas seluruh\/sebagian informasi Elekronik dan\/atau dokumen elekronik dari SIP atau
        sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan hanya dapat dilakukan apabila :
        –   Permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada PPID; dan
        –   Pihak terkait menyertakan bukti yang menunjukan kerugian yang nyata;
    2. Pengahpusan atau pengaburan dilakukan dengan cara :
        –   Mengaburkan sebagian informasi Elekronik\/Dokumen Elekronik; dan
        –   Tidak mempublikasikan Informasi Elekronik lain yang digunakan oleh Pengadilan;.
       
PROSEDUR KEBERATAN<\/strong> 
1. Alasan Keberatan :
<\/strong>    Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
    –   Adanya penoalakn atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
    –   Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
    –   Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
    –   Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    –   Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
    –   Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan\/atau
    –   Penyampaian Informasi melebihi waktu yang telah diatur;.

2. Prosedur Keberatan :         
PENGUJIAN KONSEKUENSI 
<\/strong>Pengujian Konsekuensi
<\/strong>    1. PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan   
        dengan PPID Pelaksana;
<\/strong>    2. PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai
        berpotensi sebagai infromasi yang dikecualikan;
<\/strong>    3. PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam melakukan pengujian konsekuensi;
<\/strong>    4. Pengujian konsekuensi dapat dilakukuan :
        –   Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
        –   Saat ada permintaan Informasi Publik; dan
        –   Saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisi Informasi;.             
<\/strong>
WAKTU DAN MAKLUMAT PELAYANAN 
1. <\/strong>Waktu Pelayanan
<\/strong>    1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja;.
<\/strong>    2. Waktu Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada :
<\/strong>        –   Hari Senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan;
<\/strong>        –   Hari Jumat mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00;.
<\/strong>    3. Apabila permohonan informasi atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan, maka permohonan tersebut
        terhitung diterima pada hari berkutnya;
<\/strong>    4. Permohonan keberatan yang diajukan pada hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan diluar jam pelayanan, tetap diterima selama
        diajukan dalam jam kerja;.
<\/strong>
2. Maklumat layanan Informasi Publik
<\/strong>    1. Maklumat pelayanan informasi publik berisi pernyataan sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan
        ketentuan perundang-undangan;
<\/strong>    2. Maklumat dipasang pada meja informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan memperhatkan aksesibilitas bagi penyandang
        disabilitas;.<\/p>\n\n\n\n

LAPORAN DAN EVALUASI
<\/strong>Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
<\/strong>    1. PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pealaksanaan anggaran
        berakhir;
<\/strong>    2. PPID wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi;
<\/strong>    3. Laporan layanan informasi merupakan bagian dari informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;.       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 2-144\/KMA\/SK\/VIII\/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan  HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASIHak Pemohon Informasi    1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   2. Setiap orang berhak :         a. Melihat dan mengetahui informasi publik;      … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-428","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ppid"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=428"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/428\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":429,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/428\/revisions\/429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}