{"id":81,"date":"2025-07-31T02:52:15","date_gmt":"2025-07-31T02:52:15","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/webpn\/?p=81"},"modified":"2026-07-20T15:16:46","modified_gmt":"2026-07-20T08:16:46","slug":"kepaniteraan-perdata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pn-situbondo.go.id\/index.php\/2025\/07\/31\/kepaniteraan-perdata\/","title":{"rendered":"Kepaniteraan Perdata"},"content":{"rendered":"\n

KEPANITERAAN PERDATA <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Menerima dan menyelesaikan secara administrasi berkas perkara perdata permohonan, gugatan ( termasuk verzet \/ derden verzet ) dan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon \/ Penggugat \/ Pelawan atau Kuasanya ;<\/li>\n\n\n\n
  2. Menentukan besarnya panjar biaya perkara ;<\/li>\n\n\n\n
  3. Menerima resi pembayaran panjar biaya perkara perdata permohonan, gugatan, banding, kasasi (termasuk Verzet\/ Derden Verzet) dan Eksekusi;<\/li>\n\n\n\n
  4. Mengisi semua pembayaran perkara ke dalam aplikasi SIPP\/CTS ;<\/li>\n\n\n\n
  5. Mengisi berkas perkara Perdata ke dalam aplikasi SIPP\/CTS ;<\/li>\n\n\n\n
  6. Mencatat semua pembayaran perkara perkara ke dalam Buku Jurnal, Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara (termasuk buku keuangan eksekusi, buku konsinyasi, buku HHK\/PNBP) ;<\/li>\n\n\n\n
  7. Menerima dan menyelesaikan secara administrasi berkas perkara perdata yang diajukan permohonan upaya hukum ( banding, kasasi, peninjauan kembali ) ;<\/li>\n\n\n\n
  8. Melayani dan menyelesaikan secara administrasi permohonan Surat Keterangan ahli waris Khusus untuk perkara waarmerking dari warga masyarakat yang membutuhkan ;<\/li>\n\n\n\n
  9. Melayani dan menyelesaikan secara administrasi permohonan Surat Kuasa Insidentil yang diajukan oleh Pemohon ;<\/li>\n\n\n\n
  10. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Kepaniteraan Hukum ;<\/li>\n\n\n\n
  11. Membuat laporan bulanan, keuangan perkara ke Badilum, Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan KOMDANAS ;<\/li>\n\n\n\n
  12. Menyerahkan berkas perkara perdata in aktif ( telah mempunyai kekuatan hukum tetap ) kepada Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan ;<\/li>\n\n\n\n
  13. Menyelesaikan tunggakan administrasi perkara perdata tahun 2019 baik perkara perdata yang selesai pada tingkat pertama maupun perkara perdata yang diajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali ) dan perkara yang diajukan eksekusi ;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    PROSEDUR PERKARA PERDATA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"\"
    CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan\/syarat yang harus dipenuhi :\n
        \n
      1. Surat Permohonan\/Gugatan<\/li>\n\n\n\n
      2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n
      3. Penggugat \/ Kuasanya membayar biaya gugatan \/ SKUM di Kasir<\/li>\n\n\n\n
      4. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip<\/li>\n\n\n\n
      5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan<\/li>\n\n\n\n
      6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti<\/li>\n\n\n\n
      7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

         PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT BANDING<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan \/ syarat yang harus dipenuhi\n
            \n
          1. Surat Permohonan Banding<\/li>\n\n\n\n
          2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)<\/li>\n\n\n\n
          3. Memori Banding<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n
          4. Pemohon \/ Kuasanya membayar biaya gugatan \/ SKUM di Kasir<\/li>\n\n\n\n
          5. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyiapkan bukti asli untuk arsip<\/li>\n\n\n\n
          6. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan<\/li>\n\n\n\n
          7. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas<\/li>\n\n\n\n
          8. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding<\/li>\n\n\n\n
          9. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

             PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT KASASI<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan \/ syarat yang harus dipenuhi :\n
                \n
              1. Surat Permohonan Kasasi<\/li>\n\n\n\n
              2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)<\/li>\n\n\n\n
              3. Memori Kasasi<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n
              4. Pemohon \/ Kuasanya membayar biaya gugatan \/ SKUM di Kasir<\/li>\n\n\n\n
              5. Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip<\/li>\n\n\n\n
              6. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan<\/li>\n\n\n\n
              7. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas<\/li>\n\n\n\n
              8. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi<\/li>\n\n\n\n
              9. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 83-88<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                KEPANITERAAN PERDATA  PROSEDUR PERKARA PERDATA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT PERTAMA  PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT BANDING  PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN TINGKAT KASASI Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 83-88<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-81","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-organisasi"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t