Dalam upaya menjaga konsistensi kualitas layanan hukum dan efisiensi birokrasi, Pengadilan Negeri Situbondo baru saja melaksanakan rapat koordinasi intensif mengenai Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pimpinan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap “roda” organisasi bergerak dalam jalur yang tepat. Dalam arahannya, Pimpinan menegaskan poin-poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh aparatur:

Pimpinan menegaskan kembali bahwa reviu SOP bukan hanya tanggung jawab satu unit, melainkan kewajiban setiap bidang—mulai dari Kepaniteraan hingga Kesekretariatan. Setiap koordinator diminta melakukan pembedahan mendalam terhadap alur kerja yang selama ini berjalan.

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo menghimbau bahwa SOP tidak boleh kaku. Hasil rapat menekankan pentingnya sinkronisasi antara panduan tertulis dengan fakta pelaksanaan kegiatan di kantor. Jika ditemukan hambatan (bottleneck) atau proses yang tidak lagi relevan, maka pembaruan harus segera dilakukan demi kecepatan layanan.

Setiap tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan di PN Situbondo harus memiliki dasar hukum yang kuat dan alur yang jelas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan prosedur dan menutup segala celah potensi penyimpangan dengan tujuan akurasi dan akuntabilitas.