Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun anggaran 2024 akan menerima 1 (satu) Lembaga/Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan ini mengundang kepada Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum, Unit Kerja Advokasi Hukum pada organisasi Profesi Advokat dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaaan : Jasa Konsultasi  Bantuan Hukum.

Lingkup Pekerjaan     : Layanan Pos Bantuan Hukum

      Lokasi Pekerjaan       : Pengadilan Negeri Situbondo, Alamat : Jl. PB. Sudirman                                                   No.97 Kodepos : 68312. Kabupaten, Situbondo

Nilai total HPS            : Rp. 28.000.000 ( Dua puluh delapan juta rupiah )

Sumber Dana             :  DIPA  Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : DIPA 005.03.099146/2024

• Persyaratan
• Surat Permohonan dari Calon Lembaga Pemberi Layanan Jasa Konsultasi  Bantuan Hukum yang ditujukan kepada Kantor Pengadilan Negeri Situbondo
• b.    Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum telah memiliki surat pengesahan pendirian Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM
• c.     Lembaga berbentuk Badan Hukum (dibuktikan dengan akta pendirian dihadapan pejabat yang berwenang / notaris )
• d.    Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, atau terdapat perwakilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan setempat dan Surat Keterangan Pimpinan Lembaga yang menyatakan terdapat perwakilan Lembaga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo);
• e.    Lembaga telah terakreditasi (dibuktikan dengan sertifikat akreditasi / surat keterangan nilai akreditasi, dengan nilai minimal B);
• f.      Terdaftar dan telah diverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia);
• g.    Memiliki Struktur Kelembagaan (dibuktikan dengan surat keputusan susunan kepengurusan lembaga pemberi layanan Bantuan Hukum yang bersangkutan;
• h.    Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Lembaga;
• i.      Memiliki rekening Bank atas nama Lembaga / Oraganisasi ( Surat Keterangan bank / Fotocopy rekening Koran ;
• j.      Memiliki pengalaman dan menangani perkara dan / atau beracara di Pengadilan dibuktikan antara lain dengan surat kuasa suatu perkara pidana dan perdata serta surat penetapan penunjukan bantuan hukum bagi terdakwa dari hakim/majeiis hakim pengadilan negeri;
• k.     Memiliki minimal 1 (satu) orang advokat yang sudah disumpah (dibuktikan dengan berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku);
• l.      Kartu Tanda Anggota Advokat memiliki masa aktif sekurang- kurangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
• m.   Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang bergelar minimal Sarjana Hukum (dibuktikan dengan surat keputusan pengurus pemberi layanan bantuan hukum yang bersangkutan);
• 3.   Syarat Pendaftaran:
• a.      Peserta wajib membuat surat penawaran sebagai calon penyedia jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo Tahun Anggaran 2024. Surat penawaran ditujukan kepada “Panitia Seleksi Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo”:
• b.      Surat penawaran  ( Tidak melebihi dari HPS ) dilampiri dengan persyaratan pada poin 2 di atas;
• 4.             Pendaftaran:
• a.     Pengumuman dan Penerimaan serta Penyerahan Dokumen Penawaran mulai tanggal 05 Desember s/d 12 Desember 2023, dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB (jam kerja);
• b.   Berkas penawaran diserahkan melalui media layanan PTSP Kepaniteraan Hukum dan juga dikirim melalui Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• c.    Apabila berkas penawaran diterima lebih dari tanggal dan jam sebagaimana yang di tentukan, maka berkas penawaran tidak diterima dan gugur;
• 5.    Verifikasi dan Seleksi administrasi Media jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo Tahun Anggaran 2024 dimulai tanggal 13 Desember 2023:
• 6.    Pengumuman hasil verifikasi dan Seleksi administrasi calon penyedia jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Desember 2023;

• 7.    Peninjauan kantor peserta seleksi akan dilakukan tanggal 15  Desember 2023 dan wawancara petugas layanan POSBAKUM tahun anggaran 2024 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023;
• 8.    Pengumuman hasil seleksi jasa konsultan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo di laksanakan setelah proses seleksi selesai semua dan dapat di lihat melalui website Pengadilan Situbondo (http://pn-Situbondo.go.id/) atau pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Situbondo yang akan diumumkan pada tanggal 20 Desember 2022.

Download Dokument