Alur Pelayanan Informasi
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B
Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
Hak Pemohon Informasi
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap orang berhak :
a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
b. Menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;
c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut;
4. Setiap pemohon informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila mendapat
hambatan atau kegagalan;.
Kewajiban Pengguna Informasi
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;.
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN
Hak Pengadilan :
1. nolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintah
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elekronik yang diminta dalam sistem Informasi Pengadilan;.
Kewajiban Pengadilan :
1. Mengikuti standar pelayanan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
2. Menetapkan dan memuktakhirkan DIP (Daftar Informasi Publik);
3. Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
4. Menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
5. Melakukan Monev dan Pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik;.
Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan :
1. Perlindungan Data Pribadi yang ditentukan peraturan Perundang-undangan;
2. Pengaburan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam SK KMA No. 2-144 tahun 2022;
3. Pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;.
KATEGORI INFORMASI
Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;.
4. Informasi ini disediakan dalam bentuk elekronik atau dokumen cetak (apabila terdapat Permohonan dari Pemohon Informasi) dengan
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;.
Informasi yang tidak dapat diberikan :
1. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan Hak dan/atau Data Pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau;
6. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan SK KMA No. 2-144 tahun 2022;.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Pengadilan harus menyediakan dan mengumumkan jenis informasi berikut secara berkala :
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :
a. Profil Pengadilan;
b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain;
d. Agenda Sidang;.
2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :
a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan (Hak mendapat bantuan Hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak
pokok dalam persidangan);
b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan;
c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;.
3. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :
a. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
b. Hak Pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
c. Biaya perolehan salinan informasi :
1. Informasi elekronik diberikan tanpa biaya;
2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikarenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya tranportasi jika
menggunakan sarana berbayar;.
4. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Instansi:
a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan;
b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
c. Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK;
d. Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris;
e. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Informasi Laporan Akses Informasi :
Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas :
a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan;
d. Alasan penolakan permohonan informasi;
6. Informasi Lain :
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap pengadilan;.
7. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak
terbatas pada :
a. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
b. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
c. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular;.
8. Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
Pengadilan wajib untuk memastikan informasi-informasi di bawah ini tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat :
a. Informasi Umum;
b. Informasi tentang Perkara;
c. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
d. Informasi tentang peraturan. kebijakan, dan hasil penelitian;
e. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;.
9. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :
a. Informasi dalam proses Musyawarah hakim, termaksud advisblaad;
b. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
c. SKP dan evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
d. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait pelaporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
e. Identitas Hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;.
10. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :
a. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
b. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;
c. Berita acara sidang dan alat bukti;.
PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
Struktur PPID
Pelakasana Pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut :
a. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera;
b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris;
c. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koodinasi Layanan Informasi;
d. PPID Pelaksana dijabat oleh Panitera Muda dan Para Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian (dalam hal tidak ada Kepala bagian);
e. Petugas layanan informasi dijabat oleh Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID;.
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI
1. Pengadilan mengumumkan informasi yang harus diumumkan secara berkala menggunakan e-LID (Layanan Informasi dan Dokumentasi)
secara Elekronik), Website Pengadilan, media sosial PPID dan/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah dilihat masyarakat didalam
gedung Pengadilan;
2. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi
dengan audio, visual dan/atau braile;.
PPID memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk informasi sebagai
berikut :
1. Putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari yang sma dengan putusan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum;
2. Perma diumumkan paling lambat 1 minggu setelah diundangkan dan SE serta SK KMA yang bersifat kebijakan diumumkan paling lambat
1 (satu) minggu setelah ditandatangani;
3. Laporan Tahunan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diluncurkan secara terbuka;
4. Agenda sidang secara realtime pada SIP;
5. Rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;.
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI
1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi
Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi :
1. Pemohon informasi wajib melamirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi;
2. Petugas informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permuhonan;
3. Khusus informasi untuk mendapatkan putusan MA, baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang
berperkara atau setelah 1 bulan sejak putusan dikirimkan oleh MA ke PN pengaju apabila tidak tersedia dalam SIP;
4. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas;
5. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi informasi;.
2. Prosedur Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi
3. Pelayanan Permintaan Informasi
Pelayanan Permintaan Informasi :
1. Informasi publik dalam bentuk dokumen elekronik diberikan secara cuma-cuma;
2. Biaya Penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon;
3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termaksud biaya transportasi dan pengiriman;
4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima;
5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan tidak dikenakan biaya PNBP;.
PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN
1. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
1. Data Pribadi berupa NIK dikaburkan pada keseluruhan isi putusan/penetapan :
2. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan
informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara berikut :
- Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara :
1. Tindak pidana kesusilaan;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT;
3. Tindak pidana yang menurut UU tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
4. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
2. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
1. Mengaburkan Identitas Hakim, Panitera Sidang, JPU, Penyidik, saksi dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam
keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan;
2. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara :
- Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
- Pengangkatan anak;
- Wasiat; dan
- Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
4. Apabila dalam perkara terdapat pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan
5. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan;.
3. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
1. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak, meliputi :
- Nama dan nama alias;
- NIK/Paspor;
- Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti;.
2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara, berupa dokumen bukti;
3. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan;.
4. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
1. Pengaburan dilakukan dengan cara :
- Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak;
- Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang diguakan oleh Pengadilan; atau
- Mengganti infromasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elekronik;.
2. Apabila sudah terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan permohonan pihak terkait memerintah petugas layanan informasi
untuk mengaburkan informasi tersebut;.
5. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
1. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas seluruh/sebagian informasi Elekronik dan/atau dokumen elekronik dari SIP atau
sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan hanya dapat dilakukan apabila :
- Permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada PPID; dan
- Pihak terkait menyertakan bukti yang menunjukan kerugian yang nyata;
2. Pengahpusan atau pengaburan dilakukan dengan cara :
- Mengaburkan sebagian informasi Elekronik/Dokumen Elekronik; dan
- Tidak mempublikasikan Informasi Elekronik lain yang digunakan oleh Pengadilan;.
PROSEDUR KEBERATAN
1. Alasan Keberatan :
Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
- Adanya penoalakn atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
- Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi melebihi waktu yang telah diatur;.
2. Prosedur Keberatan :
PENGUJIAN KONSEKUENSI
Pengujian Konsekuensi
1. PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan
dengan PPID Pelaksana;
2. PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai
berpotensi sebagai infromasi yang dikecualikan;
3. PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam melakukan pengujian konsekuensi;
4. Pengujian konsekuensi dapat dilakukuan :
- Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
- Saat ada permintaan Informasi Publik; dan
- Saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisi Informasi;.
WAKTU DAN MAKLUMAT PELAYANAN
1. Waktu Pelayanan
1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja;.
2. Waktu Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada :
- Hari Senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan;
- Hari Jumat mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00;.
3. Apabila permohonan informasi atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan, maka permohonan tersebut
terhitung diterima pada hari berkutnya;
4. Permohonan keberatan yang diajukan pada hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan diluar jam pelayanan, tetap diterima selama
diajukan dalam jam kerja;.
2. Maklumat layanan Informasi Publik
1. Maklumat pelayanan informasi publik berisi pernyataan sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
2. Maklumat dipasang pada meja informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan memperhatkan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas;.
LAPORAN DAN EVALUASI
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
1. PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pealaksanaan anggaran
berakhir;
2. PPID wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi;
3. Laporan layanan informasi merupakan bagian dari informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;.
Pengumuman MA
Pengumuman Badilum
-
Surat Pengumuman Distribusi Surat Keputusan Tim Promosi dan Mutasi tanggal 9 Oktober 2024
-
Surat Pengumuman Distribusi Surat Keputusan Hakim Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
-
Undangan Penugasan Peserta Persiapan Pelatihan PHI (Perselisihan Hubungan Industrial )
-
Surat Himbauan Ruang Tamu Virtual
-
Undangan Pengarahan Bagi Tim Penilai Kinerja / BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Secara Daring / Online
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- 100 TAHUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, KETUA MA SAMPAIKAN MAHKAMAH AGUNG SELALU TERBUKA UNTUK KOLABORASI
Senin, 28 Oktober 2024 14:45 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI , Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., PH.D. mewakili Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Hadir dalam kegiatan Dies Natalis Akbar100 Tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hari Senin, 28 Oktober 2024 bertempat di Aula Fakultas...
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG LAKSANAKAN UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
Senin, 28 Oktober 2024 05:19 WIB.
Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman Upacara Mahkamah Agung Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Upacara diikuti oleh seluruh aparatur Mahkamah...
| Selengkapnya |- SEBANYAK 156 PESERTA IKUTI PROFILE ASSESMENT CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR
Minggu, 27 Oktober 2024 06:25 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung selaku anggota panitia seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi XXII, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H membuka pelaksanaan seleksi Profile Psychological Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXII Tahun 2024...
| Selengkapnya |- MENGENALKAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN, MAHKAMAH AGUNG KUNJUNGI UNISBA
Selasa, 22 Oktober 2024 13:05 WIB.
Bandung-Humas: Dalam rangka memperkenalkan Mahkamah Agung kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan MA Goes to Campus (MAGTC). Tahun ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan MAGTC. Setelah sebelumnya sukses di Yogyakarta, Malang,...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- 100 TAHUN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, KETUA MA SAMPAIKAN MAHKAMAH AGUNG SELALU TERBUKA UNTUK KOLABORASI
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MEMIMPIN PENILAIAN ROLE MODEL PIMPINAN PENGADILAN NEGERI TAHUN 2024
Senin, 28 Oktober 2024 18:00 WIB.
Pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Command Center Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin penilaian kepada para calon role model dari pimpinan pengadilan negeri se-Indonesia. Penilaian ini dilakukan secara daring, di mana para calon role model...
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM LAKSANAKAN ASESMEN AMPUH PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI
Minggu, 27 Oktober 2024 18:00 WIB.
Demi menjamin standar mutu pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) pada satuan kerja di bawahnya. Pelaksanaan asesmen kali ini dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Bekasi pada...
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM IKUTI UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
Minggu, 27 Oktober 2024 18:00 WIB.
Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan di halaman Gedung Mahkamah Agung RI pada Senin, 28 Oktober 2024. Mengusung tema "Maju Bersama Indonesia Raya", upacara ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah...
| Selengkapnya |- PARA HAKIM DI WILAYAH BANTEN PELAJARI PERATURAN DAN ETIKA PERSIDANGAN TERKAIT PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Jumat, 25 Oktober 2024 19:00 WIB.
Ditjen Badilum kembali adakan bimbingan teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) untuk para hakim di Provinsi Banten, bertempat di Ibis Style BSD pada 23-25 Oktober 2025. Sejumlah 26 hakim dari pengadilan negeri di wilayah Banten mengikuti kegiatan ini. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MEMIMPIN PENILAIAN ROLE MODEL PIMPINAN PENGADILAN NEGERI TAHUN 2024
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas