Sejarah Pengadilan
Sejarah Pengadilan Negeri Situbondo
Berdasarkan Legenda Pangeran Situbondo, nama Kabupaten Situbondo berasal dan narna Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo, dimana sepengetahuan masyarakat Situbondo bahwa Pangeran Situbondo tidak pernah menampakkan diri, hal tersebut dikarenakan keberadaannya di Kabupaten Situbondo kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kekalahan pertarungannya dengan Joko Jumput, sehingga hanya ditandai dengan ditemukannya sebuah ‘odheng’ (ikat kepala) Pangeran Situbondo yang ditemukan di wilayah Kelurahan Patokan dan sekarang dijadikan Ibukota Kabupaten Situbondo.Sedangkan menurut pemeo yang berkembang di masyarakat, arti kata SITUBONDO berasal dan kata : SITI = tanah dan BONDO ikat, hal tersebut dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa orang pendatang akan diikat untuk menetap di tanah Situbondo, Kenyataan mendekati kebenaran karna banyak orang pendatang yang akhirnya menetap di Kabupaten Situbondo.( Wikipedia )
Konon, Situbondo pada zaman dahulu merupakan suatu situ atau danau besar. Pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa, Situbondo merupakan bagian dari konflik-konflik perebutan wilayah dan kekuasaan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Blambangan, dan di daerah inilah diyakini perang Paregreg sebagai bagian dari kehancuran Majapahit terjadi
Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Madura. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya, yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas, dan Prajekan. Dengan surutnya industri gula pada tahun 1980 dan 1990-an, kegiatan perekonomian bergeser ke arah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat.
Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kotanya yaitu Situbondo, Ini terlihat pada penamaan Jalan Raya Pos Anyer‐Panarukan dan Pelabuhan Panarukan sebagai ujung timurnya yang ditetapkan oleh Herman Willem Daendels ketika memerintah pada masa Hindia Belanda.
Daendels sendiri menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1808–1811 M. Pembangunan jalan dilakukan dengan kerja paksa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Karena itu, Jalan Raya Pos juga dikenal dengan nama “Jalan Daendels“.
Nama Kabupaten Panarukan baru diubah menjadi Kabupaten Situbondo pada masa pemerintahan Achmad Tahir sebagai Bupati Panarukan pada tahun 1972. Ibu kota Kabupaten Situbondo ditetapkan di Kecamatan Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.
Kediaman Bupati Situbondo pada masa lalu belumlah berada di lingkungan Pendopo Kabupaten, tetapi masih menempati rumah pribadinya. Pada masa Pemerintahan Bupati Raden Aryo Poestoko Pranowo (± th 1900–1924), dia memperbaiki Pendopo Kabupaten sekaligus membangun Kediaman Bupati dan Paviliun Ajudan Bupati hingga sekarang ini, kemudian pada masa Pemerintahan Bupati Drs. H. Moh. Diaaman, Pemerintah Kabupaten Situbondo memperbaiki kembali Pendopo Kabupaten (± th 2002).
Kantor Pengadilan Negeri Situbondo pada awalnya terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Situbondo, Ditinjau dari aspek arsitekturnya bangunan tersebut sama dengan bangunan disekitarnya, yang masih menunjukkan arsitektur pada zaman Belanda. Biasanya semua bangunan Belanda masih menyisakan prasasti tentang tahun pembangunannya. sekarang telah dibangunan menjadi gedung Kantor Pengadilan Agama Situbondo ),Meskipun demikian, di Pengadilan Negeri Situbondo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto Situbondo masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1900. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo sudah ada sejak tahun tersebut.
Semula Kantor Pengadilan Negeri Situbondo berada di jalan Jaksa Agung Suprapto dan . Pada tanggal 15 September 1984 Kantor Pengadilan Negeri Situbondo pindah ke kantor yang baru berada di PB. Sudirman No 97 Situbondo, seluas 7715 M2 dan bangunan berlantai dua Luas bangunan Lantai satu I seluas 753 M2 dan Lantai dua seluas 153 M2 ,anah dan bangunan tersebut, yang pada saat itu Kantor baru dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Deparatemen Kehakiman Jatim yang dijabat Bpk Charis Soebiyanto, SHBapak Charis Soebiyanto, S.H.
Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo antara lain sebagai berikut :
1 | Cung Abdul Mutholib, SH. | Tahun 1965 – 1979 |
2 | Sungkono, SH. | Tahun 1979 – 1981 |
3 | M a s t u r , SH. | Tahun 1981 – 1988 |
4 | Indrus Abd Rasyid, SH. | Tahun 1988 – 1992 |
5 | Sanim Djarwadi, SH | Tahun 1992 – 1995 |
6 | Erman Tanri, SH | Tahun 1995 – 1997 |
7 | I Ketut Gede, SH | Tahun 1997 – 2000 |
8 | H. Basuni, SH | Tahun 2000 – 2004 |
9 | Heru Mulyono Ilwan, S.H | Tahun 2004 – 2006 |
10 | M.CH. Sjamtri Endi SH. | Tahun 2006 – 2007 |
11 | H.M. Tuchfatul Anam, SH.M | Tahun 2007 – 2009 |
12 | T a m s i r , SH. | Tahun 2009 – 2010 |
13 | Anhar Mujiono , SH. | Tahun 2010 – 2011 |
14 | Sih Yuliarti , SH. | Tahun 2011 – 2012 |
15 | Nova Flory Bunda, SH.M.Hum | Tahun 2012 – 2015 |
16 | Muhamad Yusuf , SH. MH | Tahun 2015 – 2016 |
17 | Mira Sendangsari , SH. MH | Tahun 2016 – 2017 |
18 | Toetik Ernawati , SH.MH. | Tahun 2018 – 2019 |
19 | I Ketut Suarta, Sh.MH. | Tahun 2019 – 2021 |
20 | Abu Achmad Syidqi Amsya, S.H | Tahun 2021 – 2022 |
21 | Achmad Rasjid, S.H | Tahun 2022- Sekarang |
- Wilayah Hukum.
Ibukota Situbondo terletak di Kecamatan Situbondo. Dari keseluruhan kecamatan yang ada, 13 diantaranya merupakan kecamatan wilayah pesisir. Kecamatan dengan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Sumbermalang dengan ketinggian 100-1.223 mdpl, dan kecamatan yang memiliki luas terbesar dipegang oleh Kecamatan Banyuputih dengan luas 481,67 kilometer persegi.
Kondisi iklim pada tahun 2019 terhitung curah hujan tertinggi pada bulan desember sebanyak 3.549 mili/meter dan hari hujan paling sering ada di bulan Januari dengan total 16 hari.[8] Secara astronomis, wilayah Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7°35’–7°44′ Lintang Selatan dan 113°30’–114°42′ Bujur Timur.
Batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:
Utara | Selat Madura |
Timur | Selat Bali |
Selatan | Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi |
Barat | Kabupaten Probolinggo |
- Tanah
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo seluas 163.850 Ha atau 1.638.50 Km2 atau meliputi semua kecamatan dikabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan dan 135 Desa / kelurahan, dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 682.978 Jiwa, serta mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km di pantai utara wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur
- Kedudukan kantor
Pengadilan Negeri Situbondo
Kelas : I B
Alamat : Jl. Pb. Sudirman No. 97
Humas : 0821 32900 800 :
Website : www.pn-situbondo.go.id
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Keterangan Gedung Pengadilan saat ini
Luas Tanah : 7715 M2
Luas Lantai 1 : 753 M2
Luns Lantai 2 : 153 M2
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Kamis, 04 Juli 2024 17:21 WIB.
Makassar-Humas: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada Kamis, 4 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, ia didampingi...
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK ENAM ORANG KETUA PENGADILAN TNGGI
Selasa, 02 Juli 2024 09:07 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan Tinggi pada Selasa, 2 Juli 2024 di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 146/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 14...
| Selengkapnya |- BADAN PERADILAN UMUM BAHAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERSAMA FCFCOA
Kamis, 27 Juni 2024 14:05 WIB.
Jakarta-Humas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pembahasanan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kamis, 27 Juni 2024 di Commad Centre Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta....
| Selengkapnya |- DELEGASI PENGADILAN AUSTRALIA KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
Kamis, 27 Juni 2024 08:04 WIB.
Bandung-Humas: Melanjutkan rangkaian kegiatan, DelegasiFederal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Negeri Bandung (27/06). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaiankegiatan peringatan 20 tahun Penandatangan...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGGI PEMBINA PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TERBAIK
Senin, 15 Juli 2024 19:00 WIB.
Sebagai penghargaan terhadap peran pengadilan tinggi dalam pembinaan pengelolaan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 03) di pengadilan negeri selama tahun anggaran 2023 yang lalu, Ditjen Badilum memberikan penghargaan kepada pengadilan tinggi dengan rata-rata nilai Indikator...
| Selengkapnya |- HADIRKAN PARA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA, DITJEN BADILUM SUSUN RENCANA ANGGARAN POGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Senin, 15 Juli 2024 19:00 WIB.
Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang...
| Selengkapnya |- TINGKATKAN PEMAHAMAN TERTIB EKSEKUSI, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN BIMTEK EKSEKUSI BAGI PENGADILAN DI WILAYAH INDONESIA TENGAH
Minggu, 14 Juli 2024 19:00 WIB.
"Eksekusi dan putusan adalah mahkota bagi para hakim." Hal ini yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., pada pembukaan Bimbingan Teknis Eksekusi yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 15 Juli 2024. Dilaksanakan melalui Ruang Command Center...
| Selengkapnya |- DUKUNG MAHKAMAH AGUNG, DITJEN BADILUM IKUTI KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER I 2024
Minggu, 14 Juli 2024 19:00 WIB.
Dalam rangka penyusunan dan tertib administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, melalui Biro Keuangan, menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2024 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali,...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGGI PEMBINA PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TERBAIK
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas